1. Kenapa anda
memilih jurusan manajemen ?
2. Kemampuan
dibidang manajemen seperti apa yang ingin anda kembangkan secara khusus untuk
menunjang karier anda!
3. Carilah
contoh kasus-kasus terbaru yang terjadi kesalahan manajemen dalam penanganan kasus
tersebut,kemudian buatlah analisis anda!
Jawaban:
1. Saya
memilih jurusan manajemen karna memang rujukan dari orang tua,dan memang saya
ingin menjadi seseorang yang mampu mendapatkan skill dari jurusan yang saya
pilih ini seperti,Skill memanage (mengatur) keuangan,memanage orang,memanaje
waktu dll.Saya juga ingin mengetahui dan mempelajari bisnis dan
pemasaran,dijurusan ini saya bisa mempelajari hal itu dan ternyata bisnis dan
pemasaran tidak kalah penting seperti manajemen keuangan.Saya juga tertarik berbisnis
jadi maka dari itu saya harus bisa mendapatkan pengetahuan yang bisa saya
dapatkan di jurusan ini walaupun pengalaman yang lebih penting dalam hal
bisnis.
2. Saya ingin
mengembangkan kemampuan dibidang keuangan karna dibidang ini berpengaruh
disemua hal manejemen seperti bisnis maupun pemasaran jadi saling berkaitan
satu sama lain.Dibidang manajemen keuangan juga selalu akan kita temui
dimana-mana dan dibutuhkan setiap perkembangan jaman.
3.
CONTOH
KASUS :
PT.KAI
Transparansi
serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi
amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan
usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja
keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa
keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati,
sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.
Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.
Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut.
Dalam masalah ini, indikasi terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan terlihat. Padahal, setiap kecurangan yang terjadi pada suatu lembaga, terlebih lagi lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kepada publik, pada akhirnya merugikan banyak pengampu kepentingan. Memang, auditor eksternal dalam hal ini kantor akuntan publik S. Manan & Associates telah dilibatkan peranannya untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Namun, hal itu tidak dapat menjamin bahwa laporan keuangan yang benar pasti telah ditampilkan.
Bagaimanapun, akuntan publik maupun lembaganya bukanlah subyek yang sama sekali bebas dari kepentingan atau mampu membebaskan dirinya dari godaan uang. Kurang hebat bagaimana reputasi Arthur Andersen & Co’s selaku auditor sekaligus lembaga konsultan manajemen internasional tersohor. Tetapi, ternyata ia tergoda juga untuk berlaku lancung pada kasus Enron Energy, Inc. Tindakan curang yang dilakukan dengan memanipulasi kinerja manajerial serta keuangan Enron Energy, Inc. akhirnya membuat banyak pihak terpuruk setelah perusahaan penyedia energi itu terhukum karena perbuatannya. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.
Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.
Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut.
Dalam masalah ini, indikasi terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan terlihat. Padahal, setiap kecurangan yang terjadi pada suatu lembaga, terlebih lagi lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kepada publik, pada akhirnya merugikan banyak pengampu kepentingan. Memang, auditor eksternal dalam hal ini kantor akuntan publik S. Manan & Associates telah dilibatkan peranannya untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Namun, hal itu tidak dapat menjamin bahwa laporan keuangan yang benar pasti telah ditampilkan.
Bagaimanapun, akuntan publik maupun lembaganya bukanlah subyek yang sama sekali bebas dari kepentingan atau mampu membebaskan dirinya dari godaan uang. Kurang hebat bagaimana reputasi Arthur Andersen & Co’s selaku auditor sekaligus lembaga konsultan manajemen internasional tersohor. Tetapi, ternyata ia tergoda juga untuk berlaku lancung pada kasus Enron Energy, Inc. Tindakan curang yang dilakukan dengan memanipulasi kinerja manajerial serta keuangan Enron Energy, Inc. akhirnya membuat banyak pihak terpuruk setelah perusahaan penyedia energi itu terhukum karena perbuatannya. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.
Pembahasan
Penerapan sistem pengendalian manajemen (management control system) yang baik amat dibutuhkan oleh setiap lembaga tanpa pandang bidang yang ditekuni maupun karakteristik kegiatannya. Ia harus diterapkan agar suatu lembaga kuat, berkembang dengan baik serta memiliki keunggulan yang berkelanjutan. Salah satu unsur utama sistem pengendalian manajemen adalah laporan keuangan beserta proses audit terhadapnya. Mengingat peran pentingnya bagi lembaga itulah, laporan keuangan dan proses auditnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ideal-normatif yang diberlakukan terhadapnya. Terkait dengan proses audit terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu lembaga, pihak auditor internal maupun eksternal adalah pihak-pihak yang mungkin dipilih untuk melakukannya. Pada umumnya, bagi lembaga yang mempunyai bidang kegiatan yang besar dan kompleks, auditor eksternal –dalam hal ini kantor akuntan publik- selalu dilibatkan dalam proses audit laporan keuangan untuk periode tertentu.
Suatu lembaga seperti halnya PT Kereta Api Indonesia memang memiliki kewenangan untuk menyusun laporan keuangannya dan memilih auditor eksternal untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan tersebut. Tetapi, ada hal mendasar yang harus diperhatikannya sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Auditor eksternal yang dipercayai harus benar-benar memiliki integritas serta prosesnya harus terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validitasnya, dalam hal ini Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik. Selain itu, auditor eksternal wajib melakukan komunikasi secara benar dengan komite audit yang ada pada PT Kereta Api Indonesia. Secara tidak langsung, upaya ini menunjang perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas sebagai salah satu pengampu kepentingan. Seperti halnya yang telah diketahui bersama, hal ini jelas mempunyai dimensi etis.
Sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan terkait perseroan terbatas, pengawasan terhadap aktivitas manajerial dilaksanakan oleh dewan komisaris (board of commisionaries). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris memiliki tiga fungsi yakni
1) memberikan saran kepada direksi tentang bagaimana ia harus bersikap (advising).
2) melindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diharapkan dengan memberikan argumen dan pendapat independen yang kuat atas kejadian yang mungkin merugikan maupun melanggar kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (protecting).
3) mengawasi pengelolaan perusahaan agar mampu menciptakan nilai yang optimal bagi para pengampu kepentingan (supervising).
Dari beberapa anggota yang ada, terdapat salah satunya yang merangkap sebagai ketua komite audit. Komite audit membantu dewan komisaris supaya tiga fungsi diatas dapat dilakukan secara baik walaupun ia memang tidak diperkenankan berbicara kepada pihak luar karena ia adalah alat (tools) dewan komisaris. Kontribusi peran tersebut dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya adalah
1) meninjau ulang rencana audit (audit plan).
2) memberikan masukan dalam pemilihan auditor eksternal dalam hal kelayakannya.
3) memeriksa berbagai transaksi yang besar.
4) memberikan masukan mengenai sistem pengendalian internal.
5) melakukan pengkajian terhadap laporan kinerja manajemen dan keuangan agar dapat dipahami oleh seluruh anggota dewan komisaris.
Pada akhirnya, melalui kontribusi peran yang dimilikinya, komite audit diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara dewan direksi dan dewan komisaris. Upaya itu penting artinya sebab soliditas manajerial dalam suatu lembaga memang sangat diinginkan untuk terwujud karenanya. Tentunya, lembaga seperti halnya PT Kereta Api Indonesia tidak menginginkan terjadinya perbedaan pandangan antara dewan direksi dan dewan komisaris. Keadaan tersebut bisa menimbulkan keterpecahan dan merugikan keberlanjutan lembaga.
Badan usaha milik negara ini memang mempunyai banyak stasiun, depo, dan gudang penyimpanan logistik. Penyusunan laporan keuangan dan proses audit tentu rumit serta membutuhkan lebih banyak perhatian. Namun, keadaan itu hendaknya tidak dijadikan alasan pembenar bagi PT Kereta Api Indonesia untuk tidak melakukannya secara benar. Pedoman dan standar untuk menyusun laporan keuangan serta proses auditnya telah lama disosialisasikan oleh pemerintah sebagai regulator. Waktu untuk mempelajari, menyesuaikan, dan menerapkannya dalam tatanan lembaga telah diberikan. Sementara, berkat kemajuan teknologi informatika serta komunikasi, sistem akuntansi berbasiskan komputer yang bisa mempermudah pencatatan seluruh transaksi keuangan dapat dirancang.
Melalui sistem akuntansi seperti itu, transaksi keuangan dari berbagai tempat terpisah dapat dicatat, dipantau, diorganisasikan, serta dikendalikan. Jarak tidak menjadi permasalahan karena dukungan sistem komunikasi melalui satelit saat ini sudah demikian mudah diupayakan dari berbagai perusahaan penyedia jasa guna mewujudkan sistem yang on-line sifatnya. Sudah barang tentu, kehendak untuk tetap mewujudkan transparansi maupun kejujuran harus tetap ditanamkan selain penciptaan mekanisme penangkal beragam kemungkinan gangguan secara elektronik.
Disamping permasalahan yang bersifat teknis, PT Kereta Api Indonesia tidak boleh mengabaikan dimensi organisasional penyusunan laporan keuangan dan proses audit. Setiap bagian lembaga yang ada di dalamnya hendaknya diberi pemahaman masalah esensial akuntansi dan keuangan yang ada pada walaupun sudah barang tentu porsinya berbeda dengan bagian yang menangani akuntansi serta keuangan secara khusus. Upaya ini penting untuk dilakukan guna membangun kesepahaman (understanding) diantara seluruh unsur lembaga. Selanjutnya, soliditas kelembagaan diharapkan tercipta sehingga mempermudah penerapan sistem pengendalian manajemen di dalamnya. Dari sudut pandang etis, apa yang dilakukan tersebut adalah bentuk penghargaan atas peran setiap bagian dalam lembaga.
Dalam suatu lembaga, kejujuran dalam hubungan kerja internal sebagai wujud penerapan etika bisnis (Prof. Dr. Sonny Keraf, 1998) harus ditegakkan. Untuk itulah, peran auditor internal harus dilibatkan dalam proses audit agar pandangan menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan diperoleh. Sedangkan komite audit harus dipastikan terlibat dalam proses penunjukan auditor eksternal. Keduanya harus diberi kepercayaan sesuai dengan kemampuan yang dipunyai. Dengan terlibatnya mereka, rasa ikut memiliki (sense of belonging) pada lembaga kemudian dapat terbangun. Selain itu, akuntabilitas dalam bidang keuangan memperoleh penguatan. Perusahaan bisa menentukan kepada siapa wewenang didelegasikan serta tanggung jawab dapat ditagih.
Mengingat PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha yang memiliki bidang kegiatan pelayanan kepentingan umum (public utility), maka ia pasti mempunyai keterkaitan dan dan kepentingan dengan negara. Karenanya, ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan dan diperjelas penanganannya. Misalnya saja, public service obligation, infrastructure maintenance and operation, serta track access charge. Demikian pula masalah dana pensiun para pegawainya maupun beberapa perubahan kelembagaan yang terjadi karena peraturan pemerintah. Penuntasan beberapa masalah itu memang amat dibutuhkan karena apabila belum tuntas, pelayanan kepada publik sulit untuk dioptimalkan kinerjanya. Bukan tidak mungkin, kemajuan pembangunan akan terhambat.
Demi kebaikan dirinya, PT Kereta Api Indonesia memang harus bersedia melakukan pembenahan internal secara serius. Masyarakat menginginkan perusahaan ini menampilkan kinerja yang semakin bagus. Karenanya, ia harus menciptakan kondisi yang kondusif terhadap pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab. Para pegawai sudah sepantasnya diarahkan untuk menjadi pekerja yang jujur dan cakap dengan mekanisme imbalan serta hukuman yang adil. Berbagai kemungkinan penyelewengan haruslah diidentifikasikan, diikuti perkembangannya, serta ditutup agar tidak menjadi penyakit bagi perusahaan. Disamping itu, para anggota dewan direksi dan dewan komisaris dipilih melalui mekanisme penilaian kepantasan dan kelayakan (fit and proper test) yang ketat. Rekam jejak (track record) mereka haruslah ditelusuri secara amat detil mengingat mereka mempunyai kedudukan strategis. Sedangkan beragam asset yang dimiliki harus diinventarisasikan secara cermat untuk meminimalkan kemungkinan terlepasnya pada pihak lain yang tidak berhak. Koordinasi dengan berbagai lapisan pemerintah harus dijalin dengan baik. Pada saat kondisi memang mendesak, Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya diberi dukungan kuat untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang di sini.
Analisis:
1. Penyusunan
laporan keuangan serta proses audit adalah salah satu unsur utama sistem
pengendalian manajemen. Mengingat peran pentingnya bagi lembaga itulah, laporan
keuangan dan proses auditnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
ideal-normatif serta etis yang diberlakukan terhadapnya.
2. Proses
audit laporan keuangan memang membuka peluang bahkan pada kondisi tertentu
mensyaratkan pelibatan auditor eksternal. Untuk itu, auditor eksternal yang
dipilih haruslah diakui integritasnya serta prosesnya harus terlaksana
berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validitasnya, dalam hal ini Pedoman
Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik.
3. Pengawasan
terhadap aktivitas manajerial dewan direksi yang dilaksanakan oleh dewan
komisaris dinilai makin membutuhkan kontribusi komite audit agar semakin
optimal. Selain itu, komite audit diharapkan mampu menjembatani komunikasi
antara dewan direksi dan dewan komisaris guna menciptakan soliditas manajerial.
4. Pemberian
pemahaman masalah esensial akuntansi dan keuangan yang ada pada seluruh bagian
lembaga dengan proporsi yang tepat adalah penting untuk membangun kesepahaman
diantara seluruh unsur lembaga.
5. Penyelesaian
dan upaya memperjelas berbagai masalah yang berhubungan dengan negara penting
dilakukan agar PT Kereta Api Indonesia bisa meningkatkan kinerjanya dalam hal
pelayanan kepada publik.
